cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013" : 10 Documents clear
STRATEGI PEMILIHAN DAN PENINGKATAN SDM AMIL YANG INOVATIF DAN BERDAYA MASLAHAH Habibi, Ahmad
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.943 KB)

Abstract

Abstrak: Pada masa kini banyak sekali badan amil zakat yang bermunculan, dibentuk dari organisasi masyarakat yang ada. Dari berbagai badan amil zakat yang ada, kita harus selektif dalam memilih mana badan amil yang bisa kita percaya utuk menyalurkan zakat kita. Selain itu perlunya petugas Amil zakat yang mempunyai kapabilitas dan bisa dipercaya untuk mengelola zakat secara optimal dan penyaluran yang efektif dan efesien. Rekruitmen amil harus benar-benar selektif agar anggota-anggota amil pada badan Amil Zakat berdaya guna dan mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggunjawabkan Kata Kunci : Amil, Inovatif, Maslahah
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Firdawaty, Linda
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.312 KB)

Abstract

Abstrak: Pengadilan niaga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa perniagaan. disamping adanya arbitrase.                        Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif. Upaya menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan putusan penundaan sementara, dan harus menunjuk seorang hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan sementara ini berlaku maksimal 45 hari, dan setelah itu harus diputuskan apakah dapat diputuskan penundaan secara tetap. Selanjutnya Pengadilan Niaga harus memanggil pihak debitur dan kreditur untuk mendengar apakah memungkinkan kedua pihak tersebut melakukan perdamaian tentang cara pembayaran utangnya dan jika tercapai kesepakatan, maka hakim akan memutuskan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa debitur telah pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
SANKSI TERHADAP DEBITUR PENGEMPLANG DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH: SUATU KAJIAN APLIKATIF PENDEKATAN USHUL FIQH Maimun, Maimun
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.523 KB)

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya debitur adalah orang yang mampu untuk membayar hutang-hutangnyakepada bank dan tidak ada kesulitan, sehingga ditetapkan sebaliknya, bahwa ia tidak mampu membayar kewajiban hutangnya diakibatkan terjadi bangkrut usahanya, atau karena ia benar-benar tidak mampu secara ekonomi, bukan karena lalai. Kemudian penetapan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajiban hutangnya diumumkan secara resmi oleh hakim dengan melalui proses pengadilan. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) atau perbankan syari’ah sering ditemukan nasabah (debitur) mampu yang mengemplang, yang secara ekonomis dapat merugikan kreditur. Namun, jika dalam kenyataan debitur melakukan pengemplangan itu tidak ditemukan alasan yang jelas, maka kreditur boleh mengenakan ganti kerugian kepada debitur. Terkecuali ia terbukti insolven (muflis), dalam kondisi seperti ini LKS atau bank syari’ah tidak boleh mengenakan sanksi. Bahkan tagihan pembayaran hutangnya harus dihentikan sementara sampai ia bisa pulih kembali dan pada akhirnya bisa membayar kewajiban hutangnya. Kata Kunci : Debitur Pengemplang, Praktik Perbankan, Ushul Fiqh
ADAT COMMUNITY IN THE VILLAGE GOVERNMENT: STATE AND SOCIETY RELATIONS IN INDONESIA Syukur, Iskandar
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.851 KB)

Abstract

Abstrak: Reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah menciptakan Undang-Undang No. 22/1999, kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 32/2004 sebagai kerangka kerja dalam menata hubungan antara Negara dan rakyat pada tingkat desa. Kedua UU tersebut sebagai pengganti Undang-Undang No. 5/1979 sebagai produk rezim Orde Baru. Undang-Undang No. 5/1979 telah menyeragamkan bentuk sistem pemerintahan desa sehingga sama sekali tidak memberikan peluang bagi berjalannya suatu sistem pemerintahan adat (perpaduan) pada desa masyarakat adat tertentu, sehingga hubungan antara negara dan rakyat diikat dengan kerangka sentralistik. Namun sejauh keberadaan Badan Permusyawaratn Desa (BPD) dibahas, kerangka kerja yang dibangun oleh Undang-Undang No. 32/2004 tersebut belum menciptakan hubungan yang baik antara negera dan rakyat pada desa masyarakjat adat, terutama pada desa masyarakat adat saibatin karena belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang bersangkutan. Keywords: Adat Community, Village Government, State and Society Relations.
URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT Hilal, Syamsul
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.52 KB)

Abstract

Abstrak: Dalam lalu lintas ekonomi, ijarah memiliki intensitas yang tinggi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan orang perorang maupun lembaga keuangan dan lembaga hukum lainnya. Ijarah yang merupakan jual beli manfaat barang maupun jasa (baik jasa profesional maupun non profesional) mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggat taktu dan tujuan tertentu, sehingga ia memiliki syarat dan rukun sebagai parameter keabsahannya. Para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer berkonsensus bahwa syarat ijarah adalah: Kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek ijarah diketahui dengan pasti, barang sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserah-terimakan, bukan suatu kewajibandan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah: Dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, kajian ijarah meliputi sektor perburuhan dan perbankan dan non perbankan. Transaksi ijarah berakhir bila ada hal-hal berikut: Adanya cacat atau kerusakan pada barang sewaan, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah tercapai. Kata kunci: Transaksi akuntabel, manfaat dan tujuan.
WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Kurniawan, Muhammad
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.847 KB)

Abstract

Abstrak: Management of communal ownership productively as enableness effort of public becomes important thing of which cannot be avoided. Now various problems knocks over Indonesia resident, from problem the increasing of poorness, level of unemployment and its(the minim level of education. This thing deservedly becomes governmental attention in overcoming the problem. One of alternative which can be done is through enableness of communal ownership productively. For the shake of realized [by] it purpose of main of communal ownership to overcome this problem is needing existence of active participation from the side of non government, in this case is public. Public, especially rich faction, has ability to assist lightens grief of poor public. If public potency ( rich) this can be coordinated and is managed carefully, hence this thing can give alternative of contribution of positive solution to above mentioned poorness problem. Keyword : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi
PENANGGULANGAN CYBER CRIME MELALUI PENAL POLICY Marwin, Marwin
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.538 KB)

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Di satu sisi kemajuan teknologi membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif, dengan munculnya berbagai jenis high tech crime dan cyber crime. Dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan cyber crime dengan penal policy, khususnya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan, dan aspek jurisdiksi, juga patut mendapat perhatian adalah tindakan penyidikan terhadap cyber crime dalam upaya mengungkap dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku cyber crime. Kata kunci: cyber crime, penal policy.
APLIKASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009) Ridwansyah, Ridwansyah
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.725 KB)

Abstract

Abstrak: Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak. Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama dharibah. Dalam islam Dharibah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan “darurat”, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas Negara, tetapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak (dharibah) harus dihapus. Hal yang serupa dengan dharibah adalah kharaj. Sedangkan kharaj berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim. Aturan perpajakan berbasis syariah telah terbit, yaitu PP No. 25 Tahun 2009 Pajak Penghasilan (PPh) Syariah. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Kata Kunci: pajak, zakat, dharibah.
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah) Sucipto, Sucipto
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.025 KB)

Abstract

Abstrak: Sejarah menunjukkan bahwa sejalan dengan kemajuan masyarakan muslim kebebasan dan kemajuan untuk melakukan ijtihad hukum juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu banyak muncul mujtahid mutlak, yang hasil pemikirannya sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Namun demikian dengan mundurnya masyarakat muslim, pemikiran di bidang hukum juga mengalami penurunan bahkan stagnasi, umat Islam lebih condong kepada taqlid dan fanatisme kepada mazhab. Pada masa itulah muncul seorang pemikir muslim kenamaan, yakni Ibn Taimiyah. Ia berusaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran di bidang hukum, baik di bidang ibadah maupun di bidang mu’amalah. Upaya demikian patut diapresiasi, tidak hanya dari sisi materi hukumnya, tetapi yang lebih urgen adalah dari sisi prosesnya, yakni di saat terjadi kokohnya pengaruh suatu mazhab, ia berani melakukan pembaharuan walaupun realitasnya bertentangan dan reaksi keras penentangnya akan selalu berupaya untuk menghalau dan menggagalkannya. Akhirnya upaya tersebut berhasil dengan baik dan pemikirannya banyak dijadikan referensi bagi ummat Islam hingga sekarang. Kata kunci : ijtihad, mazhab, taqlid, dan pembaharuan 
WAKAF ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf) Sofyan, Muhammad
JURNAL ASAS Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.33 KB)

Abstract

Abstrak: Di Indonesia wakaf sebagai lembaga hukum yang sudah lama tersebar dalam daerah-daerah dan keberadaanya sudah diterima oleh masyarakat adat. Namun demikian kesalah pahaman tentang harta wakaf sering terjadi yang mana hanya diperuntuhkan untuk bidang ibadah saja, seperti mewakafkan tanah untuk pondok pesantren atau pembangunan masjid. Memang hal tersebut sering terjadi pada masa Rosulullah dalam mewakafkan sebidang tanah dijalan Allah. Pemahaman yang selama ini terjadi secepat mungkin harus diubah, belajar dari apa yang dilakukan pada masa dinasti-dinasti islam, bahwa wakaf tidak hanya terjadi pada tanah akan tetapi segala sesuatu yang termasuk katagori harta menurut ulama baik bergerak maupun tidak bisa dijadikan materi wakaf. Kata Kunci : Wakaf

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol 14, No 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol 14, No 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol 13, No 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol 13, No 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol 12, No 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol 11, No 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol 11, No 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol 10, No 02 (2018): Vol.10 No 2 (2018): Asas, Vol. 10, No. 2 Juli 2018 Vol 10, No 2 (2018): Vol.10 No 1 (2018): Asas, Vol. 10, No. 1 Januari 2018 Vol 10, No 02 (2018): Asas, Vol. 10, No. 2, Juni 2018 Vol 10, No 01 (2018): Asas, Vol. 10, No. 1, Januari 2018 Vol 10, No 02 (2018): Jurnal Asas Vol 10, No 01 (2018): Jurnal Asas Vol 9, No 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol 9, No 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol 9, No 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol 9, No 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol 8, No 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol 8, No 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol 8, No 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol 8, No 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol 7, No 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol 7, No 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol 7, No 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol 7, No 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol 6, No 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol 6, No 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol 6, No 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol 6, No 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol 6, No 2 (2014): Juli 2014 Vol 6, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 5, No 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol 5, No 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol 5, No 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol 5, No 2 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 4, No 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol 4, No 2 (2012): Volume 4, No. 2 Juli 2012 Vol 4, No 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol 4, No 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol 4, No 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol 4, No 1 (2012): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 3, No 2 (2011): Volume 3, No 2 Juli 2011 Vol 3, No 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol 3, No 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol 3, No 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol 3, No 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol 3, No 1 (2011): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 Vol 2, No 2 (2010): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM Vol 2, No 1 (2010): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM More Issue